KaurInfo.com — Pemerintah Kabupaten Kaur terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditandai dengan kehadiran Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, S.Pd.I, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemerintah Provinsi Bengkulu dan seluruh kepala daerah kabupaten/kota, yang digelar pada Rabu (29/4/2026).
Dalam forum strategis tersebut, Wakil Bupati mewakili Bupati Kaur, Gusril Pausi, S.Sos., M.AP, menegaskan bahwa rakor ini menjadi langkah konkret dalam mendorong optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak kepada masyarakat.
“Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran dan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor,” ujar Abdul Hamid.
Sejumlah kebijakan progresif pun dihasilkan dalam rakor tersebut dan akan segera disosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Kaur. Di antaranya, kemudahan dalam proses pembayaran pajak yang tidak lagi mensyaratkan KTP pemilik awal kendaraan. Masyarakat kini cukup menggunakan identitas pihak yang menguasai kendaraan saat ini, sehingga proses administrasi menjadi lebih sederhana dan efisien.
Selain itu, pemerintah juga menghadirkan program pemutihan pajak berupa penghapusan denda keterlambatan. Melalui kebijakan ini, masyarakat cukup membayar pajak untuk tahun berjalan tanpa dibebani tunggakan denda, sebagai bentuk stimulus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Tak hanya itu, insentif berupa diskon sebesar 50 persen juga diberikan bagi kendaraan berpelat luar daerah yang akan melakukan mutasi ke Kabupaten Kaur. Pemerintah daerah memberikan kemudahan dalam proses mutasi sebagai upaya menarik potensi pajak dari kendaraan luar daerah agar berkontribusi terhadap PAD Kaur.
Menurut Wakil Bupati, berbagai kebijakan tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih inklusif dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.
“Dengan berbagai kemudahan dan langkah strategis ini, diharapkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor dapat semakin optimal. Pajak tidak hanya berlaku untuk kendaraan pribadi, tetapi juga mencakup kendaraan dinas sebagai bagian dari tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Kaur ini sekaligus mencerminkan keseriusan dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sah dan berkelanjutan.